BANYAKNYA petinggi lembaga penegak hukum yang diduga melakukan berbagai kejahatan merupakan potret buruk di negeri ini. Presiden Joko Widodo pun harus turun tangan untuk membenahi persoalan yang saat ini boleh dikatakan dalam kondisi darurat.
Otto mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk rekomendasi penegakan hukum kepada pimpinan pemerintahan untuk segera membentuk tim khusus guna merespons darurat peradaban hukum. Langkah reformasi juga diperlukan demi menegakkan kembali hukum sebagai panglima tertinggi. Adapun menurut mantan hakim agung, Gayus Lumbuun menilai kondisi peradaban hukum negeri ini sangat darurat dan mengkhawatirkan karena banyak kasus-kasus yang melibatkan sejumlah petinggi atau pejabat lembaga penegak hukum. Kondisi ini juga terjadi di lembaga yudikatif.
Presiden harus turun tangan melakukan pembenahan lembaga yudikatif sebagaimana kewenangan yang dimiliki. Adapun yang tidak boleh adalah ikut campur dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan hakim.
Presiden perlu membentuk lembaga eksaminasi nasional agar putusan-putusan kontroversial karena adanya permainan hakim bisa ditinjau ulang.