KASUS kebocoran data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh akun anonim Jimbo yang dijual seharga US$74 ribu mengancam integritas pelaksanaan Pemilu 2024. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak KPU untuk segera menginvestigasi internal guna mencari tahu sumber kegagalan perlindungan.

Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan data yang dijual Jimbo paling sedikit terdiri dari NIK, NKK, nomor KTP, paspor, nama, tempat pemungutan suara, status difabel, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat. Pihaknya menduga data yang bocor adalah data pendaftaran pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Prinsip integritas, sambungnya, menghendaki adanya penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini diperlukan untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. KPU perlu menerapkan standar keamanan yang kuat untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam perlindungan data.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data yang dilakukan Jimbo.