MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai publik banyak yang tidak mengetahui berbagai upaya pemerintah dalam memerangi korupsi salah satunya tentang usulan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) dan RUU Perampasan Aset.
Menurutnya pengetahuan dan dorongan publik sangat penting terkait RUU Perampasan Aset untuk segera dinahas dan digolkan menjadi UU. Sebab pemerintah sudah berulang kali mengajukan termasuk RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang akhirnya ditolak DPR.
"Tolong di kampanyekan oleh semuanya khususnya undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Karena sebenarnya dulu ini sudah selesai hanya terjadi perebutan peran antara Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan dan Kemenkumham. Dulu kami tidak ketemu di titik itu sekarang kami sudah dipertemukan dan sekarang diserahkan ke DPR. Dan sekarang DPR yang belum mau, itu hal yang tidak populer tidak banyak yang tahu tapi menjadi hal penting perhatian kita tidak hanya diketahui atau tidak tapi ini penting untuk penegakan hukum dan untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.