Rapat Pemberian dan Evaluasi Nomor Registrasi Produk Hukum Daerah oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Bahwa pengajuan permohonan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah yang masuk ke Biro Hukum Kemendagri selalu diproses dan ditindaklanjut, dan untuk  jangka waktu proses pemberian Nomor Register oleh Menteri Dalam Negeri berbeda-beda meskipun dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 telah dinyatakan bahwa pemberian nomor register paling lama 7 hari setelah Rancangan Perda diterima oleh Menteri Dalam Negeri.
Tetapi adanya kekurangan sumber daya manusia untuk memproses dan menindaklanjuti permohonan Nomor Register Ranperda yang masuk.
Serta sering terjadi data/berkas lampiran yang dikirim oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi terkait tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.